13 Januari 2007
Pendirian Yayasan Mutiara Mahakam
Yayasan Mutiara Mahakam didirikan sebagai badan penyelenggara pendidikan yang menjadi fondasi pengembangan institusi.
LPPM Mutiara Mahakam
Sejarah & Dasar Hukum
Ringkasan perjalanan institusi dan landasan yang mendukung penyelenggaraan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
Perjalanan LPPM
Bertumbuh bersama perkembangan institusi.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berkembang sebagai bagian dari perjalanan STIKES Mutiara Mahakam Samarinda untuk memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Perkembangan kelembagaan tersebut menjadi dasar penguatan tata kelola penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, HKI, dan kemitraan.
Linimasa
Tonggak perkembangan institusi
14 Agustus 2007
Berdirinya Akademi Kebidanan Mutiara Mahakam
Tonggak awal penyelenggaraan pendidikan kesehatan yang kemudian berkembang menjadi institusi saat ini.
2019
Transformasi menjadi STIKES Mutiara Mahakam Samarinda
Perubahan bentuk institusi memperluas ruang pengembangan akademik, termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2024 – Sekarang
Penguatan peran LPPM
Tata kelola LPPM terus diperkuat untuk mengelola penelitian, pengabdian, publikasi, HKI, layanan, dan kolaborasi secara lebih terintegrasi.
Dasar Hukum
Landasan penyelenggaraan
Ringkasan regulasi nasional dan dokumen institusi yang menjadi konteks penyelenggaraan Tri Dharma dan kelembagaan LPPM.
-
UU No. 12 Tahun 2012
Pendidikan Tinggi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
-
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-
Permendikbud No. 3 Tahun 2020
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-
Statuta Institusi
Landasan struktur dan tugas kelembagaan LPPM di lingkungan STIKES.
-
SK Mendiknas RI No. 154/D/O/2007
Dokumen pendirian Akademi Kebidanan Mutiara Mahakam.
-
SK Kemenristekdikti RI No. 770/KPT/I/2019
Dokumen perubahan bentuk menjadi STIKES Mutiara Mahakam Samarinda.
-
Akte Notaris Edward Agustian (13 Januari 2007)
Dokumen pendirian Yayasan Mutiara Mahakam sebagai badan penyelenggara.